MAKASSAR – Direktur Program Ahmad Amiruddin Fellowship (AAF), Ismail Suardi Wekke, bertemu dengan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. Nining Wahyuni, ST., MT., pada Kamis (21/8/2025). Pertemuan tersebut menyoroti isu peningkatan kapasitas pegawai, sekaligus membuka pembahasan lebih luas tentang keterkaitan antara kondisi pemukiman dengan kesehatan masyarakat.
Dalam pertemuan itu, Ismail menegaskan bahwa pembangunan wilayah tidak cukup hanya ditopang infrastruktur fisik. Sumber daya manusia birokrasi yang berkualitas menjadi faktor penentu, termasuk dalam memastikan pemukiman layak huni yang sehat.
“Pegawai pemerintah perlu berperan bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan, melainkan juga sebagai perumus solusi yang adaptif dan inovatif. Kualitas pemukiman akan berimplikasi langsung pada kesehatan warganya,” ujar Ismail.
Ia mengajukan program capacity building dengan fokus pada penguatan keterampilan berbasis data, manajemen proyek, serta komunikasi publik. Menurutnya, tiga hal itu akan membantu aparatur dalam merancang kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk di sektor kesehatan.
Plt Kadis Perkimtan Sulsel, Nining Wahyuni, menyambut baik gagasan tersebut. Ia menilai peningkatan kapasitas pegawai adalah investasi jangka panjang. “Dampaknya bukan hanya pada pelayanan publik, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat, terutama jika dikaitkan dengan sektor kesehatan dan lingkungan,” kata Nining.
Sorotan Terhadap Hubungan Antara Pemukiman dan Kesehatan
Kondisi fisik pemukiman memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Lingkungan dengan sanitasi buruk, ventilasi tidak memadai, dan kepadatan tinggi rentan menjadi sarang penyakit menular, mulai dari tuberkulosis, diare, hingga infeksi pernapasan akut. Kurangnya akses air bersih juga membuat masyarakat rawan terhadap penyakit berbasis air.
Namun, masalah kesehatan tidak berhenti pada aspek fisik semata. Lingkungan yang tidak aman, minim ruang terbuka hijau, serta kurangnya fasilitas sosial seperti taman dan pusat komunitas, dapat meningkatkan risiko stres, depresi, hingga penyakit mental. Hal ini memperlihatkan bahwa pembangunan pemukiman sehat harus dipahami secara holistik—tidak hanya membangun rumah, melainkan juga membangun ekosistem sosial yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental warga.
Karena itu, pembangunan pemukiman sehat menuntut pendekatan lintas sektor. Dinas Perkimtan tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus berkolaborasi dengan sektor kesehatan, pendidikan, dan tata kota. Penyediaan sanitasi, air bersih, serta sistem pengelolaan limbah yang memadai harus berjalan paralel dengan program perbaikan kawasan kumuh dan peningkatan kapasitas aparatur.
Pertemuan AAF dan Dinas Perkimtan Sulsel juga menyinggung kemungkinan penyelenggaraan Simposium Nasional Perencanaan Permukiman dan Perumahan Berbasis Asta Cita. Forum ini diharapkan menjadi wadah untuk mengintegrasikan kebijakan pemukiman dengan program prioritas nasional, termasuk upaya menciptakan kota sehat dan inklusif.
“Jika integrasi berjalan baik, maka pembangunan daerah tidak hanya memperbaiki fisik kota, tetapi juga memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat,” pungkas Ismail. (*)
